Dirjen Dukcapil Kemendagri Dukung Wacana ASN Kerja dari Rumah

admin telah dibaca : 10 kali

Jakarta - Belakangan ini santer dikabarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mewacanakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja dari rumah. 

Kementerian PANRB menilai, wacana ini bisa direalisasikan melihat perkembangan teknologi yang sangat maju saat ini dapat membantu para PNS untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja. 

Menteri PANRB, Syafruddin menjelaskan, kebijakan ini bukan berarti akan membuat PNS bermalas-malasan dengan berada di rumah. Justru untuk memudahkan para PNS dalam segi efisiensi dan efektivitas waktu dalam bekerja.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) sekaligus Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Zudan mendukung wacana PNS dapat bekerja dari rumah agar cepat terealisasi. Terlebih, di periode kedua Presiden terpilih juga berencana membentuk kementerian baru yang menangani digital dan ekonomi kreatif.

Ia menuturkan, ada banyak hal positif yang bisa didapatkan dengan sistem kerja tersebut mulai dari peningkatan percepatan kerja, penghematan anggaran sampai efisiensi tenaga dan waktu. 

"Sangat (hemat anggaran), efisiensi itu besar sekali. Rapatkan kita bisa dengan video conference, dengan ponsel saja bisa. Dengan teknologi, banyak sistem kerja yang bisa diperbaiki. Teknisnya mudahlah, Dukcapil saja bisa terapkan (sistem online dan tanda tangan digital) dalam waktu hanya 1 tahun. Ini jauh lebih efisien, efektif dan cepat,” jelasnya di Jakarta, pada Rabu (14/8/2019).

Sudah adanya payung hukum menurut Zudan semakin memudahkan kebijakan ini diterapkan. Setidaknya, ada dua aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Zudan menambahkan, Kemen-PANRB sudah harus serius memulai membangun sistem besarnya mulai dari sekarang. Tak lupa, ia juga mengingatkan untuk ada sistem penilaian yang baik, jelas dan akurat apabila sistem tersebut diimplementasikan.

"Kalau ada yang kinerjanya tidak meningkat, tunjangan kinerjanya dipotong. Kalau kinerjanya meningkat, maka ditambah. Ini namanya insentif. Tatap muka tetap perlu, seminggu sekali atau dua kali, silahkan diatur fleksibilitasnya tetap kerja itu berpatokan dengan kinerja," pungkasnya. Dukcapil***


Perdebatan Tiga Mazhab Utilisasi Data Kependudukan

Hak Akses Verifikasi Data Bantu Proses Bisnis Lebih Cepat

Zudan Ungkap Tiga Isu Sensitif Data Kependudukan

Hindari Kerugian Lebih Besar, Kemendagri Matikan Jaringan Dukcapil Makassar

Sambut Ramadhan 1440 H, Lepas 15 Pegawai Purna Bhakti


Tinggalkan Komentar
0 Komentar :